BULUKUMBA, BERITA SELATAN.Com – Kepala SMPN 7 Bulukumba, Andi Nurwina Pangki angkat bicara soal dugaan penipuan yang disangkakan kepada dirinya.
Andi Nurwina menjelaskan, bahwa selama melakukan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan toilet yang dikatakan rampung 80 persen, Jusman selaku pekerja konstruksi telah menerima uang sebanyak Rp35 juta.
Pembayaran pertama kata Andi Nurwina,
diserahkan 5 Mei 2020 lalu sebanyak Rp10 Juta kemudian sepuluh hari berikutnya tepatnya 15 Mei juga sebesar Rp 10 Juta.
Setelah itu pihak kepala Tukang pada pembayaran ketiga kalinya sebanyak Rp 10 juta tepatnya pada momen lebaran idul Fitri dan terakhir pembayaran ke empat 5 Juli 2020 juga sebesar Rp5 juta.
“saya sudah stor uang empat kali totalnya Rp35 Juta. Jadi kalau dikatakan tidak membayar biaya akomodasi itu tidak benar justru bobot progres pengerjaanya baru 25 persen yang dikatakan sudah sampai 80 persen,” ungkapnya melalui konfrensi pers di ruangan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba, Jumat, 28 Agustus 2020.
Lanjut Andi Nurwina, setelah selesai memberikan uang Rp35 juta ke Jusman selaku pekerja, dua hari setelahnya kembali meminta uang. “Waktu sudah saya kasi uang yang ke empat kalinya dua hari kemudian Pak Jusman kembali minta uang, tapi kami mengatakan belum ada yang cair ini bersabarki dulu maklum karena ini bantuan ke sekolah,” jelasnya.
Tak hanya itu, Andi Wina menyampaikan pihak pekerja konstruksi juga meminta agar diberikan upah per Minggu namun tidak disetujui lantaran terkendala anggaran. Sebab pencairan anggaran DAK dilakukan secara bertahap.
“Nah setelah pak Jusman minta untuk diberikan upah perminggu kami jelas tidak setujui karena anggaran cair secara bertahap apalagi pembicaraan awal sistemnya borongan. Kami juga sudah jelaskan ke pak Jusman namun tidak ada respon dan sampai sampai pekerjanya ditarik. Sehingga kami masukkan tukang lain yang juga merupakan salah satu orang tua siswa di SMPN 7 Bulukumba,” tambah Andi Wina.
Sementara Ketua Komite, H Andi Muhali mengaku sebelumnya sudah memanggil Jusman membicarakan agar tak menghentikan pengerjaan. Namun tak direspon baik karena tetap meminta upah perminggu. Bahkan kata Andi Muhali, pekerja konstruksi tersebut membawa surat pernyataan yang dipaksakan untuk diberikan upah perminggu.
“Jelas kami tidak bisa kalau upah perminggu karena ini bantuan bukan rumah yang dikerja,” singkatnya.
Sementara, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Bulukumba, Sukwandi Saing mengaku, progres pengerjaan dua item bantuan di SMPN 7 Bulukumba yang dikerjakan oleh pihak tukang kontruksi itu baru 25 persen itu pun dalam proses pengerjaan dilakukan pembongkaran kembali lantaran tidak sesuai spesifikasi.
” Setelah melakukan tinjuan ke SMPN 7 Bulukumba waktu masih dikerjakan oleh Pak Jusman, kami melihat item tersebut tidak sesuai spesifikasi makanya kami melakukan pembongkaran toilet dan rangka rehabilitasi ruang belajar sehingga para konsultan dan kepsek melakukan perubahan,” ungkap Wandi yang juga ketua PPK bantuan dana DAK tersebut.
Sebelumnya, Jusman meminta dinas pendidikan Bulukumba turun menangani bantuan DAK tersebut karena terdapat masalah lantaran setelah proyek tersebut pembangunannya rampung sekitar 80 persen dia kemudian digantikan secara sepihak oleh kepala sekolah tanpa pemberitahuan.
Jusman juga meminta biaya akomodasi dan konsumsi untuk upah buruhnya, namun pihak kepala sekolah berdalih belum ada pencairan sehingga membuat dia mengeluarkan dana pribadinya. Bahkan mengaku merogoh kocek pribadi senilai Rp10 juta dalam pembangunannya. (**)
