BULUKUMBA, BERITA SELATAN.Com -Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bulukumba melaksanakan rapat kerja (raker) yang bertempat di pantai Bira, Sabtu, 3 Oktober 2020.
Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Bulukumba, H Andi Kurniady mengatakan, para perangkat desa diharapkan mampu bersinergi dengan kepala desa dalam hal merancang dan melaksanakan semua program di desa.
Terlebih dalam raker ini yang harus menjadi sasaran yakni terkait program pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.
“Jadi sasaran itu bagaimana memberikan pelayanan pemerintahan kepada publik serta mampu bergandengan tangan dengan kepala Desa dalam merancang dan melaksanakan pembangunan,” ungkap Andi Kurniady.
Andi Kurniady berharap dengan raker ini PPDI atau perangkat desa paham dengan tugas dan fungsinya yang mampu menjadi aparat yang baik dan setia kepada kepala desa. Menyerap aspirasi rakyat dengan aktif terlibat dalam program di desa bukan menjadi penonton.
“Apalagi ke depan seluruh perangkat desa juga memiliki nomor induk perangkat desa sehingga memang betul betul perannya diakui oleh negara,” bebernya.
Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Bulukumba, Muhammad Ali Saleng yang turut hadir dalam pembukaan raker tersebut mengungkapkan potensi pengelolaan pariwisata di desa peluangnya sangat bagus karena berbicara mengenai wisata alam, wisata bahari, wisata budaya dan religi semuanya ada sisa pengelolaannya yang harus digenjot ke depan.
Olehnya itu, Bulukumba boleh dikatakan merupakan daerah yang memiliki potensi pesona tanpa batas karena kaya akan destinasi wisata.
“Persoalannya sekarang, mampukah kita menggali potensi itu ? Sebab ketika mampu dikelolah dengan baik maka akan mendatangkan dana desa yang lebih tinggi lagi di desa sehingga betul betul dibutuhkan peran perangkat desa dalam membantu pengelolaan tersebut,” tandasnya.
Ketua PPDI Bulukumba, Sappewali Kutong mengatakan, dalam raker tersebut secara garis besar bagaimana mendorong legalitas perangkat desa atau hak paten perangkat desa melalui Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kemudian membahas program program yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat desa. Selain itu memperjuangkan hak hak perangkat desa.
“Terkait dengan kerja kerja kami berharap penuh dengan penentu kebijakan agar kiranya mengakomodir tunjangan gaji bagi aparat desa dan ke depan bagiamana mendorong PAD di desa agar bisa agar perangkat memproleh tunjangan kinerja atau honor,” bebernya.
Sappewali menegaskan, perihal adanya isu yang berkembang mengenai PPDI dikatakan terlibat unsur politik itu tidam benar. Sebab sampai hari ini PPDI melaksanakan raker itu menggunakan dana swadaya dari pengurus PPDI sendiri dan tidak ada satupun sponsor apalagi dikatakan dari salah satu Paslon Bupati.
“Terkait dengan isu yang berkembang dalam hal ini dikatakan ada unsur politik itu sama sekali tidak benar sebab sampai hari ini kami tidak pernah membangun dukungan kepada salah satu Palon. Pasca lelantikan ini Kami hanya bekerja membuat program melalui raker dan organisasi ini adalah independen,” cetusnya.
“Kami berharap pelaksana pengawas pemilu silahkan diawasi dan dikontrol kerja kerja PPDI apakah ada unsur politiknya agar tidak ada saling mencurigai. Kami selaku pengurus apabila dikemudian hari ada perangkat desa baik sebagai pengurus PPDI atau yang bukan silahkan diproses,” tutupnya. (*)
