BULUKUMBA, BERITA SELATAN.Com -Pemerintah Kabupaten Bulukumba di bawa kendali Bupati dan Wabup Bulukumba Muchtar Ali Yusuf dan Edy Manaf melakukan langkah serius terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan serta temuan lembaga pengawasan dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Langkah tersebut diungkapkan Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf dihadapan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kasubag Program serta Camat dan Lurah di jajaran Pemkab Bulukumba, pada rapat koordinasi persiapan penyusunan dokumen Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 dan RAPBD Perubahan 2021 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bulukumba, Kamis 5 Agustus 2021.
A. Utta, sapaan akrab Bupati Bulukumba menyampaikan jika dirnya tengah mempersiapkan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerjasama dalam rangka penyelesaian tunggakan PBB dan Temuan BPK.
Itu mulai berlaku Agustus dan akan diberi kesempatan hingga 2 Oktober 2021, jika tidak diselesaikan maka akan langsung ditangani oleh Kejaksaan dan Tipikor Polres, tutur A. Utta.
Saat ini ada sekitar 25 Milyar tunggakan PBB, selain itu temuan 7 milyar oleh BPK.
Bupati memberi ultimatum terhadap rekanan yang memiliki temuan maka jika ada tagihan ke Pemkab langsung potong, dan bila tidak diselesaikan jangan diikutkan tender.
Saya juga akan membuat metode pengawasan terhadap realisasi pendapatan yang akan dilakukan secara harian, mingguan, bulanan dan triwulanan ini dalam rangka mengontrol realisasi pendapatan.
A. Utta mengingatkan keseriusan pejabat dalam bekerja, menurutnya pejabat yang tidak mampu untuk mengikuti irama pemerintahan maka akan dievaluasi, jika pejabat dibawahnya tidak mau bekerjasama segera sampaikan ke saya, ujarnya.
Ia juga mewanti wanti pejabat yang tidak mampu mengakselerasi kebijakannya “saya butuh pejabat yang mampu bekerja cepat paling tidak yang memiliki kemampuan untuk memacu kinerja pemerintahan daerah untuk mencapai target yang diharapkan, tandas Bupati yang berlatar pengusaha ini. (**)
