Hadirkan OPD, Komisi B DPRD Bulukumba Bahas Serapan Anggaran

oleh -
Komisi B DPRD Bulukumba melakukan rapat Monev dengan mengundang mitra OPD.
Advertisement

BULUKUMBA, BERITA SELATAN.Com – Komisi B DPRD Bulukumba melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2022 yang berlangsung selama 3 hari terhitung 11 hingga 13 April 2022 mendatang. Rapat monev tersebut berlangsung di Ruang Komisi B DPRD Bulukumba, Senin, 11 April 2022.

Rapat mitra ini dipimpin Ketua Komisi B, Fahidin HDK (PKB) dan hadir Anggota Komisi B, Andi Rantinah Amin (PKS), Andi Narni Nurintan (Nasdem), Kahar Muda (Gerindra), H. Muh. Sabir (Demokrat), Drs. H. Amiruddin, MM (PPP)

BACA JUGA:   Ramah Tamah Pejabat Kapolres Bulukumba Khidmat dan Haru

Rapat monitoring ini dilaksanakan bersama dengan sejumlah mitra OPD antaranya, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba.

Pada rapat ini dibahas mengenai realisasi anggaran yang dikelola pada Dinas Perikanan sampai dengan bulan April 2022.

” Realisasi anggaran sampai bulan april sebesar 6,65%,” ucap Kepala Dinas Perikanan Bulukumba, Drs. A. Asrar Amir.

BACA JUGA:   Tunggu Legalitas Universitas, Kini Giliran Prodi Bahasa Inggris STKIP Bulukumba Genggam Akreditasi B
Advertisement
Advertisement

Lebih lanjut A. Asrar mengatakan, terkait aset pada Dinas Perikanan yaitu alat berat, ada beberapa telah mengalami kerusakan dan anggarannya dikembalikan ke Dinas perikanan dan biaya anggarannya di kembalikan ke Dinas terkait, karena ada beberapa alat berat milik dinas perikanan digunakan untuk penanggulangan banjir pada Dinas PUPR kab. Bulukumba.

BACA JUGA:   Terbukti Melanggar Kode Etik, Bripka Ade Dikenakan Sanksi

Sementara Ketua Komisi B, Fahidin HDK mengatakan perlu dibuatkan catatan khusus yang merupakan rekomendasi terkait pengelolaan aset alat berat dan pengelolaannya di kembalikan ke Dinas Perikanan karena ada terget pendapatan yang harus diupayakan oleh Dinas Perikanan, untuk itu perlu adanya konsistensi dari pemerintah daerah terkait penggunaan aset milik daerah dan untuk kendala perbaikan/perawatan akan dilakukan penganggaran pada APBD perubahan tahun 2022. (**)

No More Posts Available.

No more pages to load.