BULUKUMBA, BERITA SELATAN.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menggelar rapat koordinasi di ruang rapat ketua DPRD Bulukumba. Senin, 17 Januari 2022.
Hadir dalam rapat tersebut, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang ada di DPRD Bulukumba, Sekertaris Daerah dan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba.
Rapat koordinasi itu digelar guna untuk membicarakan tekait adanya beberapa kegiatan yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2021 namun tidak terlaksana.
Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2021 kemarin, adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Amral menuturkan bahwa di dinas pendidikan, ada tiga kegiatan yang tidak berjalan pada tahun anggaran 2022.
Diantaranya kata dia, rehabilitasi gedung Pesanggrahan tanete yang sumber Anggarannya dari DAU senilai RP. 160.000, rehab paving blok SDN 9 Tanah Kongkong Ujung Bulu Rp. 58. 871. 903 (SILFA) dan terakhir pembangunan paving blok SDN 276 Campaka Rilau Ale senilai Rp. 70.000.000. (DID).
Andi Pangerang Hakim yang menanggapi penyampaian OPD, dia meminta kepada para OPD agar kedepan tidak mengulangi hal yang sama pada 2021 kemarin.
Kita berharap kedepan jangan ada lagi kegiatan-kegiatan yang terpending sama dengan tahun 2021 kemarin,” ucap Andi Pangerang.
Dia juga mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada Pemda dalam hal ini Sekda, untuk menjawab secara tertulis apa yang dipertanyakan teman-teman hari ini saat rapat koordinasi.
Selain Andi Pangerang, Andi Zulkarnain juga menyarankan ke Sekda Bulukumba untuk semua lampu jalan yang ada di Kota Bulukumba agar menggunakan voucher listrik, biar tidak ada lagi istilah utang atau keterlambatan pembayaran. Dan menyampaikan semua Kecamatan agar mendata kembali terkait lampu jalan yang sudah menggunakan metereisasi.
” Kedepannya perlu juga mendata PJU non metereisasi yang tidak menyala, karena bisa terjadi dobol penganggaran “, ucapnya.
Sementara itu, Sekda Bulukumba Ali Saleng, dia mengaku bahwa pertemuan hari ini, akan menjadi catatan pihaknya selaku pelaksana kegiatan.
” Ini akan menjadi catatan bagi kita sebagai penanggung jawab, karena memang semua kegiatan di OPD akan menjadi laporan pertanggung jawaban Bupati yang nantinya dilaporkan ke DPRD “, ucap mantan Kadis Pariwisata itu.
Olehnya itu kata Ali Saleng, dia meminta kepada kepala OPD untuk tidak melepas program yang didorong, harus melakukan koordinasi dalam hal mereview penayangan UPL.
” Kita berharap kondisi ini tidak terulang lagi. Kedepannya harus memperbanyak koordinasi demi memastikan apa yang didorong itu benar bisa tayang di UPL “, tutupnya.
Sementara, Ketua DPRD Bulukumba, H. Rijal yang memimpin rapat koordinasi itu dan sekaligus menyimpulkan hasil rapat, dia berharap apa yang menjadi hasil rapat yang telah dilaksanakan oleh pihanya bisa menjadi catatan penting untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 ini.
Dia juga meminta kepada seluruh OPD untuk rutin melakukan koordinasi dengan pihak legislatif dan eksekutif agar tidak terulang hal yang serupa di tahun 2021 kemarin.
” Kami juga berharap semoga di 2022 ini, sinergitas antara legsitlatif dan eksekutif dapat selalu terjalin dengan baik. Agar tidak ada mis komunikasi”, ungkap H. Rijal saat menyimpulkan rapat koordinasi tersebut.
Apalagi saat ini kata Rijal, sedang ada perampingan OPD dan diisi oleh pejabat baru. Namun kami meyakini bahwa yang menduduki posisi tersebut adalah orang yang mampu menjalankan amanah. (**)
