BULUKUMBA,BERITASELATAN.COM – Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Syahruni Haris (Gerindra), menerima aksi unjuk rasa dari Lembaga Afiliasi Toleran Indonesia (PATI), Rabu 25 Juni 2025. Aksi ini berlangsung di halaman kantor DPRD Bulukumba.
Dalam kesempatan tersebut, Syahruni Haris didampingi oleh Anggota DPRD lainnya, antara lain H. Bahtiar (Golkar), Muh. Arief HS (Gerindra), Ismail Papo (Golkar), dan Jusman (Golkar). Mereka menyimak langsung aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi yang dikoordinatori oleh Ibrahim Ilyas selaku jenderal lapangan.
Dalam orasinya, Ibrahim menyuarakan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk dugaan ketidaksesuaian anggaran pada pembangunan tribun Pantai Merpati serta masih beroperasinya tambang-tambang galian C yang diduga ilegal di wilayah Kabupaten Bulukumba.
“Tolong pak jangan tinggal diam melihat apa yang terjadi saat ini,” tegas ibrahim dalam orasinya.
Ia menilai bahwa kerusakan atap tribun pantai merpati yang terjadi baru-baru ini, akibat cuaca buruk, menunjukkan indikasi lemahnya kualitas pembangunan yang tidak sebanding dengan anggaran besar yang telah digelontorkan pemerintah.
Selain itu, Lembaga PATI juga mendesak DPRD untuk segera mengambil sikap terhadap aktivitas tambang-tambang ilegal yang dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Syahruni Haris menyampaikan apresiasi atas kepedulian Lembaga PATI terhadap berbagai isu strategis di daerah.
“Saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan dari Lembaga PATI menjadi bagian dari kontrol publik yang sangat penting terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bulukumba,” ujarnya.
Syahruni menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan tersebut melalui mekanisme yang berlaku, termasuk koordinasi dengan instansi terkait.
“Kami tidak akan tinggal diam, khususnya terkait pembangunan di pantai merpati dan keberadaan tambang-tambang ilegal, kami akan tindak lanjuti secara serius bersama Dinas terkait dan penegak hukum,” lanjutnya.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dan ditutup dengan komitmen dari DPRD Bulukumba untuk membawa aspirasi masyarakat ke ranah pembahasan lebih lanjut dalam lembaga legislatif dan lintas sektor pemerintahan. (*)
