BULUKUMBA,BERITASELATAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2025–2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Umy Asyiatun Khadijah, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Fahidin HDK, S.Pd.I., M.M., dan Syahruni Haris, S.Sos., M.I.Kom., serta dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD.
Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Bulukumba H. Andi Muchtar Ali Yusuf, Wakil Bupati Andi Edy Manaf, unsur Forkopimda, Sekda Bulukumba, para Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Bulukumba memaparkan capaian kinerja keuangan daerah sepanjang Tahun 2024.
Ia menyampaikan bahwa pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp1.702.474.798.275, dengan realisasi mencapai Rp1.594.839.210.226 atau 93,68 persen. Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.749.031.105.830, dengan realisasi sebesar Rp1.624.642.982.979,30 atau 92,89 persen.
“Kami berharap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 ini dapat segera dibahas sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, sehingga kita dapat melangkah ke agenda berikutnya,” ungkapnya.
Selain Ranperda Pertanggungjawaban APBD, penyerahan dokumen RPJMD 2025–2029 juga menjadi agenda penting dalam rapat tersebut. Kedua dokumen ini menandai dimulainya proses pembahasan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan lima tahun ke depan.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal pembahasan kedua Ranperda tersebut secara kolaboratif.
“Kami akan mengawal kedua Ranperda ini dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Umy juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Bulukumba untuk terlibat aktif dalam proses pembahasan.
“Kami mengundang semua pihak untuk memberikan perhatian, masukan dan kritik yang konstruktif selama proses ini berlangsung,” tutupnya. (*)
