BULUKUMBA,BERITASELATAN.COM – Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba sepanjang 2025 menuai apresiasi dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, menilai capaian penerimaan pajak daerah tahun ini menjadi sinyal kuat besarnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap maksimal.
Politikus Partai Gerindra itu merujuk pada realisasi penerimaan pajak daerah Bulukumba tahun 2025 yang mencapai Rp80.573.073.734, atau 75,34 persen dari target sebesar Rp106,95 miliar. Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai Rp45.949.428.327 atau 58,44 persen dari target.
“Capaian ini menunjukkan bahwa potensi sumber PAD Bulukumba sebenarnya sangat besar. Selama ini mungkin belum dikelola secara optimal. Karena itu, potensi-potensi tersebut harus terus digali,” ujar Syahruni Haris, Selasa 6 Januari 2026
Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Bulukumba ini, peningkatan penerimaan pajak daerah tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia melihat adanya perubahan pola kerja dan keseriusan Bapenda dalam membangun fondasi pengelolaan pajak yang lebih modern dan terukur.
Syahruni juga menekankan pentingnya inovasi dan transformasi digital dalam sistem pemungutan pajak. Ia menilai langkah Bapenda Bulukumba yang menyiapkan aplikasi pembayaran pajak Sipanrita sebagai terobosan strategis yang patut didukung.
“Saya kira inovasi digital Bapenda Bulukumba melalui aplikasi Sipanrita bisa lebih manjur. Aplikasi ini nantinya memudahkan masyarakat membayar pajak, sekaligus membantu Bapenda dalam melakukan pengawasan dan pengendalian,” katanya.
Ia berharap, kehadiran Sipanrita tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi juga mendorong aktivasi kembali sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Sejalan dengan itu, Bapenda Bulukumba sebelumnya menyampaikan bahwa capaian penerimaan pajak daerah 2025 merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor.
Kepala Bapenda Bulukumba, Andi Muh. Arfah, menyebut peran camat, lurah, kepala desa, serta dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sangat menentukan, khususnya dalam optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Selain penguatan koordinasi wilayah, Bapenda juga melakukan pemutakhiran data objek pajak serta menjalin kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait penyesuaian zona nilai tanah.
Capaian pajak daerah ini menjadi semakin penting menjelang tahun 2026, ketika hampir seluruh pemerintah daerah, termasuk Bulukumba, menghadapi tantangan pemangkasan anggaran transfer dari pemerintah pusat. Dalam kondisi tersebut, peningkatan PAD—khususnya dari sektor pajak daerah—menjadi penopang utama keberlanjutan fiskal daerah.
Bagi DPRD, tren positif ini diharapkan tidak berhenti pada satu tahun anggaran, melainkan menjadi fondasi kuat menuju kemandirian keuangan daerah yang lebih berkelanjutan. (*)
