BULUKUMBA,BERITASELATAN.COM – Sejumlah politikus sekaligus wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba rapat secara maraton bersama jajaran RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba hingga Kamis (20/11) dini hari.
Sebelum RSUD, Komisi IV DPRD Kabupaten Bulukumba melaksanakan rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan II dan III, serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bulukumba, H. Syamsir Paro, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Bulukumba Fahidin HDK, serta sejumlah Anggota Komisi di antaranya Hj. Astati Tajuddin (Golkar), H. Muhammad Thamrin (Nasdem), Nurlina (PKB), H. Rijal (PPP), dr. Sabriadi (Hanura), Fuad Arafah (PKS), dan Abdul Hakim (Gerindra).
Pada sesi pertama, rapat menghadirkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), serta Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama beberapa Kepala Puskesmas.
Rapat kerja yang baru selesai sore hari kemudian diskorsing dan dilanjutkan kembali setelah salat Isya. Agenda pembahasan Komisi IV DPRD Bulukumba berikutnya bersama pihak RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba.
“Benar rapat bersama mitra komisi baru selesai dini hari tadi. Terakhir kami di Komisi IV rapat bersama RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba hingga pukul 03.15,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Bulukumba, Syamsir Paro ketika dikonfirmasi, Kamis (20/11).
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, menyebut bahwa rapat yang dilaksanakan hingga dini hari karena pembahasan bersama RSUD cukup alot. Apalagi RSUD punya target pendapatan sebesar Rp120 miliar.
Selain itu, alasannya, kata dia, rapat di tingkat mitra komisi juga sudah memasuki deadline waktu pembahasan. Selanjutnya Ranperda APBD Bulukumba TA 2026 dibahas di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami juga minta ke pihak RSUD untuk benar-benar memaksimalkan pelayanan kepada pasien, serta memfungsikan seluruh jaringan dan alat pelayanan secara optimal,” jelas Syamsir Paro.(*)
