BULUKUMBA,BERITASELATAN.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bulukumba menggelar rapat intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Kamis 20 November 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, didampingi Wakil Ketua DPRD, Fahidin HDK dan Syahruni Haris. Sejumlah anggota Banggar turut hadir, di antaranya H. Safiuddin, H. Rijal, Dr. Supriadi, Drs. H. Andi Pangerang Hakim, Rizal Sarib, Hj. Astati Tajuddin, Anhar Sakti, Ir. Andi Erlina Halmin, dan Hj. Nuraidah.
Hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Inspektur Daerah, serta unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sekretaris DPRD Bulukumba, Dr. Asnarti Said Culla, bersama Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan, Andi Ayu Cahyani, turut hadir mendampingi jalannya rapat.
Pembahasan Ranperda APBD 2026 ini menjadi momentum penting untuk memastikan penyusunan anggaran daerah dilakukan secara cermat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan Kabupaten Bulukumba.
Fokus pembahasan meliputi struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, dengan tujuan meningkatkan kualitas APBD agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Melalui forum ini, DPRD dan TAPD berupaya memastikan bahwa kebijakan anggaran yang dirumuskan mampu mendukung prioritas pembangunan serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bulukumba.
Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat bagi masyarakat.
“Rapat ini bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi ruang untuk memastikan APBD 2026 benar-benar menjawab kebutuhan daerah. Kami ingin penganggaran lebih tepat sasaran, akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Bulukumba,” ujarnya.
Melalui forum ini, DPRD dan TAPD berupaya memastikan bahwa kebijakan anggaran yang dirumuskan mampu mendukung prioritas pembangunan serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. (*)
