BULUKUMBA,BERITASELATAN.COM – Wakil Ketua I DPRD, Fahidin HDK, S.Pd.I., M.M. (PKB) dan Wakil Ketua II DPRD, Syahruni Haris, S.Sos., M.I.Kom. (Gerindra) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Ujung Bulu-Ujung Loe menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan tersebut digelar di Kantor Lurah Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kamis, 22 Januari 2026.
Musrenbang Kelurahan Bentenge turut dihadiri oleh Camat Ujung Bulu, Sekretaris Kecamatan Ujung Bulu, Lurah Bentenge, Ketua LPMK Kelurahan Bentenge, Babinsa, para Kepala Lingkungan se-Kelurahan Bentenge, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Lurah Bentenge menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri Musrenbang Kelurahan Bentenge. Ia menegaskan bahwa kegiatan musrenbang merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah.
Lurah Bentenge juga menambahkan bahwa salah satu program prioritas yang selama ini diusulkan adalah pembangunan pagar dan Kantor Lurah Bentenge, agar ke depan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan tidak lagi dilakukan di luar ruangan.
Sementara itu, Camat Ujung Bulu, A.S. Patunru dalam sambutannya menghimbau masyarakat agar usulan yang disampaikan dalam Musrenbang benar-benar bersifat prioritas dan mendesak.
Hal tersebut penting agar program-program pembangunan yang bersifat urgent dapat segera dianggarkan dan direalisasikan.
Selanjutnya, Wakil Ketua I DPRD Fahidin HDK menekankan pentingnya Musrenbang tingkat kelurahan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, setiap program pembangunan harus melalui proses musyawarah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Di sinilah kita berdiskusi untuk menentukan program-program prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Kelurahan Bentenge,” ungkap Fahidin.
Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD Syahruni Haris menambahkan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat memiliki peran penting dalam mendampingi dan membersamai pemerintah daerah dalam proses pembangunan.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita tentu harus memilah dan menentukan skala prioritas pembangunan agar program yang diusulkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
