BULUKUMBA,BERITASELATAN.COM – Panitia Khusus (Pansus) 1 menggelar rapat Ranperda terkait Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran diruang Komisi III DPRD Bulukumba, Senin 27 Oktober 2025.
Pansus 1 mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) Bulukumba agar lebih memprioritaskan pembangunan bak penampungan air pemadaman kebakaran. Ia menilai bak penampungan yang ada sekarang sudah tidak layak lagi di gunakan dan minim resiko keselamatan.
“Selaku anggota pansus terkait dengan penanggulangan kebakaran ini menjadi keluhan bagi semua aparat yang ada pada instansi Damkar. Beberapa tahun kemarin kita anggarkan bak penampungan air Rp.300 juta, namun menurut kajian mereka tidak cukup, jadi di perlukan anggaran sekitar Rp400 juta untuk pembuatan bak penampungan air baru untuk Damkar,” kata Anggota Pansus 1 DPRD H. A. Pangerang Hakim.
Menurutnya, bak penampungan air inilah yang sebenarnya harus dianggarkan oleh pemerintah, karena ini menyangkut masalah keselamatan dan minim resiko. Bagaimana ketika ini tempat penampungan air ini roboh, bagaimana caranya ketika ada kebakaran di mana mau diambilkan air. Ini merupakan suatu kegiatan yang sangat mendesak.
“Olehnya itu kami selaku Pansus mendesak pemerintah supaya pada tahun anggaran 2026 ini harus dianggarkan dan abaikan anggaran anggaran yang lain. Ini harus diprioritaskan bak air termasuk selang penyemprot yang sudah bocor-bocor. Pemerintah harus tanggap terkait dengan hal tersebut, kasihan ini komandan kebakaran yang selalu di anak tirikan, masa sudah dianggarkan dihapus dianggarkan kemudian dihapus lagi. Seharusnya Tim Anggaran pemerintah daerah harus sigap melihat hal seperti itu,” tegas Ketua Komisi III DPRD Bulukumba ini.
Ala Pelindung Diri (APD) juga sangat penting untuk keselamatan personil Damkar, olehnya itu pemerintah harus sigap terkait dengan hal tersebut
“Kalau perlu itu anggaran anggaran lain kita abaikan sebagian dan kita masukkan pada APBD 2026 untuk kemaslahatan masyarakat. Barangkali ini bentuk penegasan dari Pansus DPRD, sehingga ini perlu penganggaran dari Tim Anggaran Pak Sekda sebagai Koordinator TAPD. Ini arus melihat secara seksama terkait dengan hal tersebut jangan menutup mata terkait dengan pemadam kebakaran,” tegas Andi Pangerang.
Sementara itu, Ketua Pansus Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Anhar Sakti perihatain dengan minimnya fasilitas peralatan Damkar baik yang ada Pos Induk Damkar maupun pos Damkar yang ada di sektor-sektor di kecamatan seperti yang disampaikan pihak Damkar saat menyampaikan keluhan tersebut dalam rapat Pansus.
“5 sektor pos induk Damkar dari 10 kecamatan sangat minim sekali fasilitas Alaat Pelindung Diri (APD). Untuk itu kami berharap kepada pemerintah daerah kiranya mengkaji kembali terkait nantinya ke depan APBD untuk tahun 2026 agar lebih fokus kepada anggaran Damkar, karena beberapa kejadian kemarin misalkan saat kebakaran di Mall personil Damkar terkendala pada fasilitas mobil tangga dan beberapa fasilitas lainnya sehingga Damkar kesulitan memadamkan api,” jelas Anhar Sakti.
Untuk itu Anhar berharap kepada pemerintah daerah agar kiranya fokus seperti apa yang disampaikan anggota Pansus Andi Pangerang Hakim bahwa segera kita sama-sama mengkaji ulang terkait anggaran bak penampungan air, APD dan Fasilitas Damkar lainnya demi keselamatan para personil Damkar dan masyarakat pada umumnya. (*)
