Wabup Selayar Hadiri FGD Terkait Penanggulangan Ilegal Fishing

oleh -
Wabup Selayar, H Saiful Arif hadir dalam kegiatan FGD.

MAKASSAR, BERITA SELATAN.Com – Wakil Bupati Kepuauan Selayar H. Saiful Arif hadir sekaligus sebagai narasumber pada diskusi kelompok terbatas atau Focus Grup Discussion (FGD) sebagai tindaklanjut Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan dan penanggulangan illegal fishing bertempat di Swiss Bel Hotel Makassar Sulawesi Selatan, Rabu, 25 Mei 2022.

Dalam diskusi terbatas tersebut mengangkat tema Penguatan Upaya Terpadu dalam Penguatan, Perlindungan, dan Pencegahan Ancaman Terhadap Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dan Pengelolaan Berkelanjutan.

Sementara Wakil Bupati dalam sambutannya mengatakan, tingginya potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya dalam Kawasan Taman Nasional Laut (TNL) Taka Bonerate, tidak hanya menjadikan harapan besar terhadap kemajuan pembangunan, tetapi juga menghadapi tantangan yang tidak kecil dala upaya mempertahankan kelangsungan sumber daya yang ada, tingginya permintaan pasar terhadap kebutuhan biota laut, dan kemiskinan nelayan di sekitarnya.

BACA JUGA:   Kain Tenun Kajang dan Bira Tampil di Pekan Mode Nona Fashion Week 2022

“Ini menjadi lingkaran setan dengan masih adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan diberbagai wilayah perairan Kepulauan Selayar, khususnya dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate,” kata Saiful Arif.

Dikemukakan, kawasan TNL Taka Bonerate meskipun berada dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan, namun pengelolaannya berada dalam pemerintah, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Taman Nasional Taka Bonerate.

BACA JUGA:   Tim PLN Bulukumba Berjuang Lakukan Aksi Kemanusiaan Pulihkan Listrik di Desa Pangi

Menurutnya upaya pengelolaan dan kelangsungan sumber daya alam kawasan TNL Taka Bonerate, sudah harus menjadi perhatian bersama dari semua pihak, mulai dari masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Pusat bahkan dunia internasional.

“Destructive Fishing dan Illegal Fishing ini tidak hanya menuju pada persoalan hukum, tetapi juga ada pada persoalan ekonomi, pendidikan dan persoalan sosial. Olehnya itu Saya berharap nanti diramu lebih lanjut agar apa yang didiskusikan dapat menjadi sebuah rekomendasi dari forum ini, karena ada program yang sifatnya jangka pendek, menengah dan ada program yang sifatnya jangka panjang,” pintanya.

BACA JUGA:   Penuhi Kebutuhan Nelayan, 50 Drum BBM Jenis Solar Didistribusikan ke Takabonerate

Dalam diskusi tersebut hadir Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati KLHK, Rektor Unhas, para Direktur pada KLHK, para Direktur pada Dirjen PSDKP KKP, Kadis Kelautan dan Perikanan Sulsel, Kadis Potensi Maritim lantamal VI Makassar, dari PolAir Polda Sulsel, Kapolres Selayar, Dandim 1415 Selayar Kajari Selayar, Kadis Kelautan Perikanan Selayar bersama sejumlah undangan lainnya. (**)

No More Posts Available.

No more pages to load.