MAKASSAR, BERITA SELATAN.Com – Debat Publik ketiga atau debat terakhir kandidat pasangan calon (Paslon) Pilkada Bulukumba 2020 kembali digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bulukumba, Selasa malam, 1 Desember 2020.
Debat berlangsung di Hotel Four points by Sheraton di Kota Makassar dengan tetap menerapkan protokol dengan peserta atau tamu debat publik terbatas.
Paslon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 1, Andi Hamzah Pangki-Andi Murniyati Makking tampil memukau diawal jalannya debat. Saat sesi debat pertama pemilik tagline Bulukumba Bangkit ini menjawab pertanyaan dari panelis tentang sistem reformasi birokrasi, dalam sektor kesehatan, pendidikan baik jangka pendek dan panjang serta penanganan Covid-19 di Bulukumba.
Calon Bupati, Andi Hamzah Pangki menegaskan, jika diberi amanah masyarakat diawal pemerintahannya melakukan pembaruan dalam sistem reformasi birokrasi pemerintahan.
“Insyaallah jika HM21 terpilih, diawal akan kami lakukan pembaruan pada reformasi birokrasi pemerintahan. Kita mau menjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan demi menciptakan good government dengan otonomi kebijakan, keterbukaan, dan partisipasi,” ujarnya.
Penempatan struktural aparatur negara, lanjut ketua Partai Golkar Bulukumba itu, harus dilakukan sesuai disiplin ilmu, pasalnya dampak kepemerintahan akan fatal jika penempatan tersebut diabaikan tanpa disiplin ilmu dari Aparatur tersebut.
“Kami mau menempatkan aparatur, semisal kepala dinas sesuai disiplin ilmu yang dimiliki tanpa melibatkan ego pribadi atau hubungan kekeluargaan, dan kami lakukan secara terbuka, karena kenapa, supaya pemerintahan bisa berjalan maksimal. Di sektor kesehatan kita mau, para tenaga medis mempunyai skill, kita akan melakukan pelatihan lebih kedepannya. Di bidang pendidikan, kita mau menempatkan guru dan kepala sekolah yang profesional agar kedepannya tidak ada protes-protes yang datang seperti yang lalu,” jelas Hamzah Pangki.
Hal itu dilakukan pihaknya, khususnya pada penempatan aparatur tingkat utama agar Pemerintahan mampu berjalan optimal jika sesuai disiplin ilmu dan tidak menimbulkan dampak atau kesan buruk bagi pemerintahan Bulukumba, seperti adanya pelanggaran saat mutasi yang berujung pada rekomendasi surat teguran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Bayangkan kemarin saat kami masih di parlemen. Anggota DPRD bolak balik ke Jakarta hanya untuk meluruskan hal ini. Insyaallah kedepannya jika HM21 memimpin tidak ada lagi rekomendasi surat teguran dari KASN,” pungkas Hamzah Pangki. (**)
