BULUKUMBA, BERITA SELATAN.Com – Setelah melewati tahapan perencanaan pembangunan Bandar Udara (bandara) yang terletak di Kecamatan Bontobahari, kini prosesnya memasuki tahapan persiapan pengadaan tanah. Proses persiapan ini dimulai dengan pertemuan pemberitahuan rencana pengadaan tanah untuk lahan pembangunan bandara kepada masyarakat, khususnya kepada pemilik lahan yang akan dibebaskan.
Kegiatan pemberitahuan pengadaan tanah bandara yang digelar di aula pertemuan Desa Ara Kecamatan Bontobahari ini dipimpin langsung oleh Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali yang didampingi oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Selatan, serta beberapa kepala perangkat daerah, Kamis 10 Oktober 2019.
Tim Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Selatan, Fakhruddin mengungkapkan rencana luas lahan pembangunan bandara yang terletak di Desa Ara dan Kelurahan Tanah Lemo ini seluas kurang lebih 78,35 hektar. Dalam proses pengadaan tanah tersebut, lanjutnya ada tahapan yang dilaksanakan, yaitu tahap persiapan dan tahapan pelaksanaan.
Tahapan persiapan dimulai dengan kegiatan pemberitahuan, lalu pendataan awal, dan konsultasi publik. Di proses pendataan awal, akan dilakukan peninjauan lapangan, pengumpulan alas hak atau bukti kepemilikan untuk kemudian dibuatkan daftar pemilik lokasi. “Setelah tahapan persiapan ini selesai maka akan ada SK Gubernur terkait Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara yang dilampiri dengan berita acara dan peta lokasi,” bebernya.
Ketika SK Gubernur tentang penetapan lokasi tersebut sudah ada, tambah Fakhruddin, maka dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan, yaitu penilaian terhadap harga tanah yang dilakukan oleh penilai independen (Tim Appraisal) yang menentukan berapa nilai penggantian wajar yang akan diberikan kepada pemilik lahan, lalu kemudian dilanjutkan dengan tahapan pembayaran. Dari data awal, jumlah pemilik lahan yang akan diganti untung sebanyak 60 orang.
Salah seorang perwakilan masyarakat dari Kelurahan Tanah Lemo, Sopyan mempertanyakan berapa harga penggantian yang akan diberikan kepada pemilik, Fakhruddin menanggapi bahwa pihaknya tidak bisa menentukan, karena belum masuk pada tahapan tersebut. Saat ini yang dilakukan baru pada tahap persiapan.
“Penentuan nilainya akan dilakukan oleh Tim Appraisal. Bukan hanya tanah yang dinilai, namun nilai ekonomis dari bangunan atau pun tanaman yang berada di atas tanah tersebut,” jelas Fakhruddin yang juga menjabat Kabid Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulsel.
Kepala Dinas Perhubungan, Andi Kurniady menyampaikan, jika bandara yang akan dibangun tersebut adalah bandar udara pariwisata, dengan operasi pesawat ATR berkapasitas 70 penumpang.
“Intinya, setelah pembangunan bandara selesai, izin operasionalnya akan keluar sehingga ke depan masih memungkinkan untuk pengembangan bandara,” bebernya.
Bupati AM Sukri Sappewali mewanti-wanti agar dalam proses pembayaran tanah tersebut diberikan langsung kepada pemiliknya, tidak boleh ada yang diwakili, dan tidak boleh ada pemotongan pembayaran oleh pihak-pihak tertentu.
Di akhir pertemuan, AM Sukri Sappewali meminta kembali kesediaan warga yang hadir, “Apakah bapak ibu sekalian bersedia lahannya digunakan untuk pembangunan bandara,” tanyanya.
Warga yang hadir pun serentak mengatakan bersedia. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Ara, H Amiruddin mengungkapkan kesyukurannya oleh karena pelaksanaan pembangunan bandara yang dimulai dengan proses pembebasan lahan telah dilakukan oleh pemerintah. “Ini adalah anugerah bagi masyarakat, Bontobahari, oleh karena tidak semua wilayah di Indonesia menjadi titik lokasi bandara,” ungkap mantan legislator ini.
Usai pertemuan, Bupati AM Sukri Sappewali bersama rombongan meninjau lokasi pembangunan bandara yang terletak di jalan poros menuju Desa Ara. (*)
